Turkey Diklaim Menekan Pengguna Media Sosial

Kelompok hak asasi dari negara Turki telah mengungkapkan keprihatinan mereka atas tekanan pemerintah Turki pada pengguna media sosial. Human Rights Watch telah merilis laporan tahunannya pada hari Kamis karena Turki pengguna Twitter yang mengkritik ancaman wajah pemerintah dan penjara.

Tweet lucu Profesor Hassan Herekan, membuat menyenangkan dari seorang penjaga historis-berpakaian kehormatan untuk Presiden Turki, mengakibatkan omelan serangan, termasuk ancaman pembunuhan, terhadap dirinya dan keluarganya.

"Oh, apa sumpah, begitu banyak ancaman terhadap ibu saya, dan seluruh keluarga saya," katanya, seraya menambahkan bahwa ia percaya bahwa pelaku "sedang diarahkan oleh beberapa orang lain."

Herekan akhirnya berhenti dari pekerjaannya di universitas bergengsi itu. Skala dan keganasan serangan telah mengakibatkan tuduhan bahwa keputusan AK Party di belakang mereka, biaya itu menyangkal.

Tapi Profesor Yaman Akdeniz Istanbul Universitas Bilgi, seorang ahli kebebasan cyber, mengatakan kecurigaan dari, yang disebut-linked pemerintah "troll" tentara tumbuh.

"Ada dugaan bahwa AKP memiliki tentara sendiri troll, dipekerjakan oleh mereka," kata Akdeniz. "Saya telah melihat beberapa studi yang menunjukkan bahwa ada hubungan dengan pemerintah. Ya, mungkin yang disponsori pemerintah."

Tapi itu bukan hanya murka "troll" yang dihadapi tweeter. Ada juga risiko penjara.

Terkenal presenter TV Sedef Kadas tweeted gambar hakim dan jaksa dengan pesan "ingat orang-orang ini," setelah mereka kontroversial berakhir penyelidikan korupsi tingkat tinggi pemerintah. Tanggapan, saat ia menjelaskan, adalah ketukan di pintu.

Dia mengatakan tiga polisi datang ke rumahnya di pagi hari, mencari dan menyita telepon selulernya, laptop bahkan iPad anaknya. Dan dia dibawa ke kantor kejaksaan.

Kadas katanya didakwa dengan "menargetkan orang-orang yang melaksanakan perang melawan terorisme."

Dia menyebut tuduhan itu "konyol." Dia bilang dia selalu memuji orang-orang yang memerangi teror, tapi kritik adalah "tentang kurangnya penyelidikan orang yang terlibat dalam korupsi, pencurian dan penyuapan," referensi ke probe polisi ke pemerintah tingkat tinggi korupsi di Desember 2013.

Probe berakhir dengan peneliti baik dipecat atau dipindahkan, dan pemerintah bersikeras tuduhan itu bagian dari plot untuk menggulingkan itu.

Dalam laporannya, HRW mengecam keras Turki untuk tindakan keras terhadap media sosial.

HRW peneliti Turki senior, Emma Sinclair Webb, mengatakan dengan media sosial memainkan peran penting dalam menjaga dugaan korupsi hidup, penuntutan orang-orang seperti Kadas merupakan bagian dari kampanye pemerintah untuk membungkam perdebatan.

Webb mengatakan Kadas pada dasarnya "menghadapi hingga lima tahun penjara."

"Tapi pemerintah tampaknya berniat menggunakan ini sebagai cara untuk membungkam berbicara dan menghabiskan sepanjang tahun untuk pergi setelah orang selama laporan korupsi, diskusi di media sosial tentang korupsi," tambah Webb. "Ini telah memiliki efek yang sangat mengerikan. Sekarang pemerintah ingin mengubah hukum internet, pada dasarnya dapat menutup website dalam waktu empat jam, tanpa pengadilan atau pengawasan yudisial."

Tahun lalu melihat protes terhadap pemerintah Turki ketika mencoba untuk memaksakan kontrol serupa di Internet. Hukum yang akhirnya dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Namun dengan pemilihan umum yang dijadwalkan untuk Juni, pengamat mengatakan pemerintah bisa saja menghitung undang-undang baru tidak akan dibatalkan sampai setelah pemilu, memberikan partai yang berkuasa keuntungan dengan membungkam oposisi.